Jurnal Etika dan Pemilu
type: channel
description: Jurnal Etika dan Pemilu is the official scientific journal of the Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) of the Republic of Indonesia, established as an academic and intellectual forum for the development of discourse on election ethics, electoral integrity, democratic governance, and the institutionalization of ethical standards in the administration of elections. The journal was established from the recognition that the quality of democracy cannot be measured solely by the existence of elections, but also by the integrity, independence, professionalism, and ethical conduct of those entrusted with administering them. As an institution mandated to uphold the Code of Ethics for Election Organizers, DKPP has a distinctive position at the intersection of ethics, law, elections, and democratic governance. The establishment of Jurnal Etika & Pemilu was therefore intended to complement DKPP's adjudicative and institutional functions with a platform for knowledge production, scholarly discussion, and dissemination of ideas concerning electoral ethics. Since its establishment in 2015, Jurnal Etika dan Pemilu has been developed as a dedicated publication for accommodating scholarly works, research findings, conceptual studies, policy analyses, and intellectual reflections concerning election administration and ethical governance. In its early years, the journal was published in a limited printed format by DKPP and by contributors and institutions that shared the institution's vision and mission. Its publication represented an important step in introducing election ethics as an emerging field of academic inquiry in Indonesia. The emergence of the journal was closely connected with the broader development of election ethics in Indonesia. As the institutionalization of electoral ethics continued to evolve, there was a growing need for a scholarly forum capable of documenting experiences, examining ethical problems, developing theoretical perspectives, and encouraging crit…
publisher: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
language: id
publication name: Jurnal Etika dan Pemilu
issn: 2460-2078
copyright: License Terms 1. Copyright Policy Authors who publish with Jurnal Etika dan Pemilu retain the copyright to their work. By submitting a manuscript, authors grant the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). 2. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) This license allows others to: Share: Copy and redistribute the material in any medium or format. Adapt: Remix, transform, and build upon the material. Under the following terms: Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial: You may not use the material for commercial purposes. 3. Author Rights Authors retain the right to: Archive their own articles in institutional or subject-based repositories (such as university websites). Use their articles in their own future work, including lectures, books, or personal compilations. Retain intellectual property rights without restrictions, provided that the original publication in Jurnal Etika dan Pemilu is properly cited. 4. User Responsibilities Users of the journal website must comply with the following: Any redistribution of published content must include a clear citation of the original article, including the author’s name, the title of the article, the journal name, the volume/issue number, and the DOI link. Commercial reproduction or distribution of any content published in this journal is strictly prohibited without the express written permission of the copyright holder (the author) and the journal publisher (DKPP). 5. Third-Party Content Some materials (such as images, tables, or data sets) published within an article may be subject to third-party copyright. It is the responsibility of the author to ensure that all necessary permissio…
items: KEDUDUKAN DKPP SEBAGAI PENEGAK ETIKA YANG BERMUATAN HUKUM
items: PEMILU BERINTEGRITAS SEBAGAI PILAR PENGUATAN PERADABAN DEMOKRASI: REFLEKSI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS INDONESIA
items: PSYCHOMOTOR GOVERNANCE: SOLUSI TRANSFORMATIF ATAS INSTITUTIONAL PARALYSIS DAN PROSPEK PEMERINTAHAN EFEKTIF MASA DEPAN
items: KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PUTUSAN DKPP: ANALISIS KASUS PERBUATAN ASUSILA
items: MEMBANGUN PERADABAN DEMOKRASI MELALUI ETIKA DAN PEMILU BERINTEGRITAS
items: PEMILU DALAM BAYANG-BAYANG FEODALISME POLITIK TERHADAP TANTANGAN INTEGRITAS DI DAERAH OTONOMI
items: REFLEKSI CONFLICT OF INTEREST DAN KAITANNYA KORUPSI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024
items: KODE ETIK DAN INTEGRITAS PEMILU: MENAKAR KEWENANGAN DKPP DALAM PENEGAKAN PEMILU INDONESIA
items: Praktek Disrupsi Kampanye Pilkada 2020 dan Potensi Pelanggaran Kode Etik
items: Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020
items: REFLEKSI DARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 UNTUK PEMILU 2024 YANG BERMARTABAT
items: PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: ANALISIS YURIDIS NORMATIF
items: PROBLEMATIKA PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL 2024
items: POTENSI PELANGGARAN ETIK PADA PEMILU PARALEL 2024
items: SELAMAT DATANG INSTITUSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK BERMARTABAT
items: Keadilan Harus Ditegakkan meski langit runtuh
items: Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Hukum Islam
items: Etika politik dinasti dan urgensi Pilkada 2020 dalam ancaman pendemi covid 19
items: Problematika Kode Etik dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020
items: Eksistensi DKPP Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
items: Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia
items: Etika politik dalam pemilu: Peran DKPP dalam mewujudkan Pemilu berintegritas
items: Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara DKPP : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019
items: DEMOKRATISASI PEMILU INDONESIA
items: Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik
items: Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas
items: “Ius Constituendum” Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi kritis pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas)
items: Modifikasi Sistem Hukum Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas

KEDUDUKAN DKPP SEBAGAI PENEGAK ETIKA YANG BERMUATAN HUKUM
type: item
description: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Meskipun berfokus pada aspek etik, DKPP memiliki kekuatan yuridis yang kuat melalui kewenangan menjatuhkan sanksi berupa pember- hentian tetap kepada penyelenggara pemilu. Tulisan ini bertujuan menga- nalisis kedudukan DKPP dalam sistem hukum Indonesia, menyoroti karak- teristik etika yang bermuatan hukum, serta meninjau implikasi hukum dari putusannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa DKPP beroperasi di antara ruang etika dan hukum, mengisi kekosongan antara pelanggaran moral dan pelanggaran hukum positif, sekaligus menjaga legitimasi penyelenggaraan pemilu.
subject: Articles
  topic: section
creator: Akhmad Mukhlis
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 11
ending page: 23

PEMILU BERINTEGRITAS SEBAGAI PILAR PENGUATAN PERADABAN DEMOKRASI: REFLEKSI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS INDONESIA
type: item
description: Integritas pemilu merupakan pilar fundamental bagi penguatan demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia yang menghadapi kompleksitas politik elektoral. Studi ini menganalisis refleksi dan tantangan yang muncul dalam pemilu di Indonesia melalui tiga dimensi utama: politik uang dan transparan- si dana kampanye, disinformasi digital dan polarisasi politik, serta kapasitas kelembagaan penyelenggara dan penegak hukum pemilu. Studi ini meng- gunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dengan menjadikan laporan lembaga pemantau, berita daring, dan literatur akademik sebagai unit analisis melalui analisis isi tematik. Hasil studi ini menunjukkan praktik politik uang masih sering terjadi, pelaporan dana kampanye belum transpar- an, dan disinformasi digital memperkuat polarisasi politik. Selain itu, kap- asitas institusi penyelenggara dan penegak hukum terbatas akibat sumber daya, regulasi kompleks, dan intervensi politik. Studi ini merekomendasikan perlunya strategi komprehensif mencakup transparansi pendanaan poli- tik, literasi digital, regulasi platform, serta penguatan kapasitas dan inde- pendensi lembaga pemilu untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Zakaria Efendi
creator: Meysella Al Firdha Hanim
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 154
ending page: 170

PSYCHOMOTOR GOVERNANCE: SOLUSI TRANSFORMATIF ATAS INSTITUTIONAL PARALYSIS DAN PROSPEK PEMERINTAHAN EFEKTIF MASA DEPAN
type: item
description: Artikel ini mengajukan Psychomotor Governance (PG) sebagai kerangka transformatif untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Menggunakan pendeka- tan kualitatif deskriptif–eksplanatoris, tulisan ini mensintesis evolusi para- digma OPA–NPM–PVM dan menawarkan tiga pilar terintegrasi – kognitif, afektif, psikomotorik – sebagai kapasitas utuh untuk berpikir, merasa, dan bertindak. PG sejalan dengan agenda Digitalisasi–Integrasi–Simplifikasi (DIS) sehingga reformasi tidak berhenti pada aspek teknis/struktur, tetapi menjangkau faktor manusia dan budaya kerja. Ilustrasi praktik dari Bawaslu Palembang dalam persiapan Pemilu 2024 menunjukkan orkestrasi pengeta- huan, etos pelayanan, dan eksekusi lapangan melalui program uji petik penga- wasan dan sekolah relawan pengawas. Kontribusi utama: (1) mengintegrasikan nilai publik dengan kapasitas implementasi; (2) merumuskan pengemban- gan SDM berbasis whole-competency; dan (3) menawarkan jalur kolabora- tif antarpemangku kepentingan untuk pengawasan dan layanan yang lebih adaptif, inklusif, dan tepercaya. Kerangka PG ini diharapkan menjadi jalan realistis menuju pemerintahan efektif yang siap menghadapi masa depan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Zainal Prima Putra
creator: Raniasa Putra
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 129
ending page: 153

KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PUTUSAN DKPP: ANALISIS KASUS PERBUATAN ASUSILA
type: item
description: Penelitian ini melakukan analisis putusan DKPP menggunakan pendekatan penalaran hukum dan etika sebagai pondasi dasar. Rumusan masalah: per- tama, bagaimanakah karaktersitik penalaran hukum dan etika terhadap pu- tusan-putusan DKPP? Kedua, bagaimana implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kon- sep dan kasus. Hasil penelitian ini yakni:pertama, putusan DKPP memiliki karakteristik dan model penalaran berbeda-beda pada setiap putusan, pada Putusan DKPP Nomor: 327-PKE-DKPP/XII/2019 menggunakan model penalaran Positivisme Hukum dan Positivisme etika, pada Putusan DKPP Nomor: 42-PKE-DKPP/IV/2020 menggunakan model penalaran realime hukum dan reaslime etika, pada Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKP- P/I/2021 menggunakan model penalaran Mazhab Sejarah dan juga meng- gunakan metode penalaran analogis, dan putusan DKPP Nomor 145-PKE- DKPP/VII/2024 menggunakan model penalaran utilitarianisme hukum dan etika. kedua, implikasi putusan DKPP terkait dengan perbuatan asusila dapat berupa Landmrak Decisions dan jurispudensi etika.
subject: Articles
  topic: section
creator: Supriyadi
creator: Andi Intan Purnamasari
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 108
ending page: 128

MEMBANGUN PERADABAN DEMOKRASI MELALUI ETIKA DAN PEMILU BERINTEGRITAS
type: item
description: Demokrasi Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat da- lam menegakkan hak-hak politik, bukan hadiah yang datang secara tiba-tiba. Pasca reformasi 1998, pemilihan umum (pemilu) langsung menjadi tonggak penting dalam sirkulasi kekuasaan. Namun, demokrasi kerap terjebak pada dimensi prosedural dan melupakan substansi moralnya. Fenomena politik uang, polarisasi identitas, serta arus disinformasi di ruang digital menun- jukkan rapuhnya fondasi demokrasi ketika etika politik diabaikan. Dalam konteks ini, etika politik dan integritas pemilu menjadi prasyarat utama untuk membangun peradaban demokrasi yang bermartabat. Pemilu berin- tegritas tidak hanya menjamin legitimasi pemerintahan melalui kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, etika politik berfungsi sebagai pedoman moral yang mence- gah demokrasi terjebak dalam praktik transaksional dan manipulatif. Sinergi antara etika dan integritas pemilu dapat melahirkan demokrasi substantif yang beradab, adil, dan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji peran etika da- lam memperkuat peradaban demokrasi serta pentingnya pemilu berinteg- ritas melalui pendekatan normatif, studi literatur, dan analisis komparatif, guna memberikan refleksi kritis terhadap arah demokrasi Indonesia di masa depan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Yudaningsih
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 76
ending page: 107

PEMILU DALAM BAYANG-BAYANG FEODALISME POLITIK TERHADAP TANTANGAN INTEGRITAS DI DAERAH OTONOMI
type: item
description: Pemilu di daerah otonomi di Indonesia tidak hanya menjadi arena kompe- tisi politik, tetapi juga ruang yang sarat dengan praktik feodalisme politik, terutama melalui politik dinasti dan loyalitas personal. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal untuk menelaah bagaimana regulasi pemilu, kultur politik lokal, serta dinamika patronase berpengaruh terhadap integritas demokrasi elektoral. Hasil studi menun- jukkan bahwa politik dinasti berkembang subur karena lemahnya regulasi dan pengawasan, serta diperkuat oleh sikap pragmatis partai politik yang lebih mengutamakan elektabilitas daripada kaderisasi. Sementara itu, loyali- tas personal masyarakat terhadap figur pemimpin, yang berakar pada kultur paternalistik dan jejaring patron-klien, menciptakan distorsi serius terhadap prinsip kebebasan memilih. Kondisi ini mengurangi transparansi, akunt- abilitas, dan keadilan dalam pemilu, sekaligus mempersempit ruang parti- sipasi politik warga negara. Oleh karena itu, pembenahan integritas pemilu melalui reformasi regulasi, penguatan partai politik, dan pendidikan politik masyarakat menjadi agenda mendesak untuk memastikan demokrasi lokal berjalan lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 62
ending page: 75

REFLEKSI CONFLICT OF INTEREST DAN KAITANNYA KORUPSI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024
type: item
description: Pelaksanaan pemilu 2024 tidak luput dari conflict of interest dan korup- si politik yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga menceder- ai pemilu berintegritas. Kajian ini bertujuan mendiskusikan faktor-faktor penyebab conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu dan ber- tujuan mendesksripsikan pencegahan dan pertanggungjawaban praktik conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu. Hasil kajian menun- jukkan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik conflict of in- terest dan korupsi politik pada pemilu 2024 di antaranya faktor penega- kan hukum yang belum memadai dan lemahnya etika publik penyelenggara negara sehingga tidak mencerminkan kepentingan publik. Kedua, pencega- han conflict of interest dan korupsi politik dapat dilakukan dengan mem- perbaiki kerangka hukum pemilu dan perbaikan kode etik penyelenggara negara secara luas. Adapun pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban secara hukum melalui penegakan norma hukum ad- ministrasi dan etik dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara politis melalui checks and balances oleh parlemen terhadap praktik conflict of in- terest dan dugaan korupsi politik yang dilakukan eksekutif dalam pemilu.
subject: Articles
  topic: section
creator: Hendry Julian Noor
creator: Ahmad Yani
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 42
ending page: 61

KODE ETIK DAN INTEGRITAS PEMILU: MENAKAR KEWENANGAN DKPP DALAM PENEGAKAN PEMILU INDONESIA
type: item
description: DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik pemilihan umum (pemilu) memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dalam bekerja sebagai manifestasi karakter penting dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan kewenangan DKPP dalam penegakan etik pemilu dan mengkaji perluasan sanksi etik yang telah diputuskan oleh DKPP. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif den- gan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dia- nalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DKPP tidak hanya berfokus pada rule of law, tetapi juga pada rule of eth- ics. Namun, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, DKPP perlu ber- hati-hati dalam menafsirkan dan memperluas sanksi etika terhadap penye- lenggara pemilu di Indonesia agar tetap dalam batas jalur kewenangannya.
subject: Articles
  topic: section
creator: Fajri Kurniawan
creator: M. Naufal Al-Hadi Kasuma
rights: Hak Cipta (c) 2026
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 24
ending page: 41

Praktek Disrupsi Kampanye Pilkada 2020 dan Potensi Pelanggaran Kode Etik
type: item
description: Disrupsi yang dimaknai sebagai perubahan ke arah digitalisasi, dengan meninggalkan cara dan pola lama kini telah terjadi dalam Pemilu. Tahapan kampanye Pilkada 2020 yang digelar pada masa pandemic lebih memfokuskan penggunaan media sosial. Potensi terjadinya sengketa Pemilu sangat tinggi, mengingat daya jangkau media sosial yang sangat luas, potensi munculnya black campaign, isu SARA. Penyelenggara Pemilu juga rentan menghadapi pelanggaran kode etik terutama dalam melakukan sosialisasi, dugaan tidak netral, perlakuan tidak adil dan pelanggaran kode etik lainnya. Akhirnya berujung pada pelaporan ke DKPP. Berbagai perubahan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan. Seperti menggelar sidang dengan teleconference, menerima pelaporan secara online, dan memperkuat basis data. Hal tersebut merupakan praktek dari Teori Good Governance, dicirikan dengan pelibatan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam optimalisasi tupoksi DKPP. Paradigma New Public Service dan New Public Management juga telah terwujud pada upaya penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP
subject: Articles
  topic: section
creator: Ni Wayan Widhiasthini
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-11-28
publication date: 2021-11-28
starting page: 95
ending page: 105

Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020
type: item
description: Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah bagi dunia kepemiluan, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO), menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi global, dan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Untuk mencegah dan mengendalikan penularannya, tidak ada pilihan bagi para pemimpin negaradi seluruh dunia,
subject: Articles
  topic: section
creator: Mohammad Saihu
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 1
ending page: 3

REFLEKSI DARI PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 UNTUK PEMILU 2024 YANG BERMARTABAT
type: item
description: Tulisan ini untuk menggambarkan penurunan partisipasi pemilih pada pelaksaan Pemungutan Suara Ulang di kota Makassar pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, termasuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Makassar dalam meningkatkan tingkat partisipasi pada pelakasanaan Pemungutan Suara Ulang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, memahami fenomena yang dialami subyek penelitian, seperti persepsi, perasaan dan tindakannya, pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Suara Ulang karena pemilih menganggap bahwa hasilnya juga tidak akan mengubah perolehan suara, walaupun Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun tidak memberikan dampak pada kesadaran pemilih untuk ikut dalam pemilihan suara ulang.
subject: Articles
  topic: section
creator: Gustiana Kambo
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 78
ending page: 94

PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: ANALISIS YURIDIS NORMATIF
type: item
description: Penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu sudah dilakukan melalui pelbagai perubahan mulai dari UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 22 tahun 2007, UU No. 15 Tahun 2011, hingga UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan UU terbaru tentang Pemilu. Perjalanan dan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan Pemilu memperlihatkan perubahan posisi lembaga pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun dari tugas dan wewenang. Namun, kecenderungan pelanggaran Pemilu hampir terus naik dari Pemilu ke Pemilu berikutnya. Ini menyebabkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dihadapkan pada problem sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pengawas Pemilu untuk menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu dapat terlaksana. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pengawasan Pemilu berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berkesimpulan lembaga pengawas Pemilu harus kian diperkuat mengingat tantangan dan kendala yang makin kompleks dan kecenderungan pelanggaran yang makin naik. Dalam hal ini, peneliti menawarkan konsep penguatan lembaga pengawas Pemilu melalui pengaturan yang jelas dan tegas di dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dengan menambahkan frasa yang mengatur pengawas Pemilu terpisah dengan penyelenggara Pemilu sehingga konsep pengawasan atas kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu akan lebih kuat dan memiliki daya paksa dalam putusan karena terpisah antara penyelenggara dan pengawas Pemilu.
subject: Articles
  topic: section
creator: Radian Syam
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 59
ending page: 77

PROBLEMATIKA PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL 2024
type: item
description: Permasalahan yang menarik dikaji dalam artikel ini, pertama, problematika penundaan Pilkada pada tahun 2024 bagi 271 daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 dalam perspektif demokrasi dan otonomi daerah. Kedua, urgensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga tahun 2024. Kajian dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis terhadap permasalahan tersebut menyimpulkan, pertama, penundaan Pilkada dari tahun 2022 dan 2023 ke tahun 2024 akan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah di 271 daerah. Di samping itu, pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan memimpin selama satu sampai dua tahun memberikan ketidakpastian terhadap demokrasi di daerah, dan mencederai prinsip otonomi daerah. Kedua, untuk menghindari pengisian penjabat kepala daerah di 271 daerah diperlukan langkah yang lebih demokratis berupa perpanjangan masa jabatan selama satu atau dua tahun sesuai batas akhir masing-masing daerah, yaitu dilakukan dengan jalan merevisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
subject: Articles
  topic: section
creator: Ni’matul Huda
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 46
ending page: 58

POTENSI PELANGGARAN ETIK PADA PEMILU PARALEL 2024
type: item
description: Pemilu Paralel 2024 adalah sebuah proses pemilihan yang menggabungkan tahapan pemilu serentak model “borongan” atau lima kotak dengan Pemilukada Serentak di sejumlah provinsi dan/atau kabupaten kota. Tahapan yang berhimpit bisa menyebabkan beban kerja penyelenggara dan kelelahan prosedural dalam pemilu yang bisa berdampak pada meningkatnya kasus-kasus laporan pelanggaran etik oleh penyelenggara pada Pemilu Paralel 2024 mendatang. Potensi itu bisa mengalami peningkatan sebagai dampak dari banyak faktor, khususnya kesiapan manajerial penyelenggara pemilu untuk menyelenggaran Pemilu Paralel 2024 sebagai model pemilu yang belum ada padananannya di negara lain. Pola pelanggaran etik yang terjadi pada tahapan pemilu berlangung maupun pada saat non-tahapan pemilu sebagaimana kasus-kasus yang selama ini terjadi, bisa sangat mungkin terulang kembali. Artikel ini difokuskan untuk membahas potensi pelanggaran etik apa saja yang mungkin bisa terjadi pada Pemilu Paralel 2024.
subject: Articles
  topic: section
creator: Moch. Nurhasim
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 25
ending page: 45

SELAMAT DATANG INSTITUSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK BERMARTABAT
type: item
description: Karya tulis ini berisi suatu persuasi kepada pembaca agar fraseologi maupun substansi Pemilu dan Pilkada Serentak Bermartabat dapat dipertimbangkan untuk menggantikan konsepsi idiosyncratic “berintegritas” yang dilekatkan pada frasa Pemilu dan Pilkada Serentak. Jargon “berintegritas” hanya merupakan suatu konsep kecil saja dari suatu sistem nilai filsafat Pemilu Bermartabat. Pemilu maupun Pilkada Serentak dikatakan berintegritas jika seluruh rumusan ketentuan di dalam satu undang-undang telah dipatuhi secara hitam putih. Padahal, seperti sudah menjadi pengetahuan elementer dari para jurists, ketentuan suatu undang-undang yang berlaku tidaklah jelas sejelas-jelasnya dan juga tidak mungkin lengkap selengkaplengkapnya. Karena itu harus ditemukan hukumnya dalam sistem hukum. Suatu Pemilu dan Pilkda Serentak dikatakan Bermartbat, karena Keadilan Bermartabat itu adalah suatu sistem yang ilmiah atau filosofis. Filsafat Keadilan Bermartabat menyediakan seluruh esensialia filsafat bagi Pemilu dan Pilkada Serentak agar naik kelas dari sekedar berintegritas, menjadi Bermartabat. Pemilu dan Pilkada Serentak harus memenuhi persyaratan ontologis, epistimologis dan aksiologi yuridis yang ada di dalam Sistem Hukum Pancasila. Mendukung dalil itu, digunakan metode penelitian hukum berbasis pada teori Keadilan Bermartabat, untuk mencari dan menemukan serta membahas atau menganalisis hukum yang mengatur aspek-aspek dan permasalahan dalam rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada Serentak.
subject: Articles
  topic: section
creator: Jeferson Kameo
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2021-06-30
publication date: 2021-06-30
starting page: 10
ending page: 24

Keadilan Harus Ditegakkan meski langit runtuh
type: item
description: Fiat justitia ruat caelum Keadilan Harus Ditegakkan meski langit runtuh (Lucius Calpurnius Piso Caesoninus: 43 SM). Sekurangnya 2 (dua) peristiwa penting menjadi tantangan baru Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Era Kenormalan Baru (New Normal) Tahun 2020.Pertama,mengawali Tahun Anggaran Januari 2020, DKPP baru saja ditinggalkan Ketua Dr. Harjono, S.H., M.Cl., yang sejak 21 Desember 2019 resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai satu Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), dan sekira 3 bulan kemudian,Presiden baru menunjuk Didik Supriyanto, S.Ip., M.Ip., dalam Pergantian Antar Waktu (PAW). Lebih kurang 4 (empat) bulan, DKPP di bawah Plt. Ketua Prof. Muhammad M.Si., sebelum akhirnya pada 15 April 2020, resmi dipilih seluruh anggota DKPP dalam Rapat Pleno sebagai Ketua DKPP definitif sisa masa jabatan 2017-2022. Tentu peristiwa ini berpengaruh dalam beberapa hal kebijakan DKPP. Kedua, pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO),menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi global, dan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional, setelah sebelumnya Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020. Covid 19 adalah tragedi dunia yang mutlak membatasi gerak aktivitas manusia, dunia kerja, tak terkecuali kinerja DKPP. Covid19 nyata berdampak pada merosotnya ekonomi, social kemasyarakatan, tradisi/budaya, ritual keagamaan, pendidikan, termasuk ditundanya jadual Pilkada Gelombang Keempat Tahun2020 (semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020).
subject: Articles
  topic: section
creator: M. Saihu
rights: Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2020-06-02
publication date: 2020-06-02

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Hukum Islam
type: item
description: Data pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Sementara DKPP sudah memberikan sanksi yang cukup tegas. Kemungkinan semakin bertambah mengingat pilkada serentak pada tahun 2020 dalam pandemic covid. Pokok permasalahan tulisan ini terkait pengaturan kode etik ditinjau dari Hukum Islam serta permasalahan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu. Mayoritas Penyelenggara, Peserta Pemilu dan Pelapor dalam sidang kode etik mayoritas beragama Islam, maka menarik dikaji dengan analisis yuridis normatif. Islam tidak mengenal pemisahan yang tegas antara hukum dan etika. Etika adalah bagian dari akhlak yang menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah, juga mencakup hal yang lebih luas, yaitu akidah, ibadah, dan syariah. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dicegah dengan menjalankan nilai takwa oleh para penyelenggara dan peserta pemilu, dan masyarakat pemilih, dengan mengarah pada tiga aspek, yaitu akhlak al-karîmah, uswatun hasanah dan rahmatun li al-‘âlamîn.
subject: Articles
  topic: section
creator: Wirdyaningsih
rights: Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2020-06-02
publication date: 2020-06-02
starting page: 96
ending page: 114

Etika politik dinasti dan urgensi Pilkada 2020 dalam ancaman pendemi covid 19
type: item
description: Pilkada 2020 terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Perhelatan Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi merebaknya Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir di Indonesia dan juga banyak negara di dunia. Selain Pandemi Covid-19, Pilkada tahun ini juga ditandai dengan menyeruaknya kembali “politik dinasti” yakni dengan adanya kandidat di beberapa pemilihan kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa dan petinggi negeri ini, yang siap bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pendemi Covid 19 dan merebaknya politik dinasti menjadi paradoks potret kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Diperlukan sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah dan perangkat pelaksana pemilu di Indonesia. Pemerintah dan para politikus negeri ini, harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini dirasakan sangat perlu dalam upaya untuk membangun etika berpolitik yang sehat dan mencegah budaya politik dinasti yang sangat menciderai pembangunan demokrasi yang baik. Pilkada 2020 juga bukan membuat penyebaran Covid 19 semakin meluas. Penerapan e- Voting dapat menjadi solusi. Impelementasi e- Voting dapat menjadi senjata pamungkas saat Pilkada 2020, yang harus menerima kenyataan dengan kehadiran musuh demokrasi, yakni Covid 19. Pasalnya, e - Voting menawarkan rasionalisasi alasan melawan Covid 19 yang membayangi pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, pegumuman calon, tahap kampanye, masa pencoblosan, hingga pengumuman hasil Pilkada. e - Voting menawarkan benefit, yakni memastikan phisical distancing akan terjaga, kemudahan pencoblosan, mencegah pusat keramaian, menawarkan kecepatan dan akurasi data.
subject: Articles
  topic: section
creator: Iskandar Zulkarnain
rights: Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2020-06-02
publication date: 2020-06-02
starting page: 80
ending page: 95

Problematika Kode Etik dan Urgensi Demokrasi Pilkada 2020
type: item
description: Konkretisasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilu atau pilkada secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut maka dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berpegang teguh pada asas-asas penyelenggara pemilu, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Tidaklah gampang bagi penyelenggara pemilu untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif, baik secara aturan (undang-undang) maupun secara etik dalam penyelenggaran pilkada di tengah pandemi virus corona 2019 (covid-19). Keberhasilan pilkada di tahun 2020 tidak semata-mata ditentukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya masing-masing tetapi juga patut didukung sepenuhnya, baik oleh peserta pilkada/pasangan calon, partai politik, tim kampanye, masyarakat maupun semua stakeholder yang ada. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang diamatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik yang bermatabat adalah sebuah keharusan walaupun ada beberapa tantangan yang berpotensi dialami dalam menegakkan etik tersebut, yakni DKPP bersifat pasif. Jangkauan kode etik secara normatif terbatas, sifat putusan yang final dan mengikat mulai terusik, dan penyesuaian sidang kode etik dilakukan ala covid-19 (masalah video conference versus keyakinan majelis). Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu untuk benar-benar patuh pada kode etik dan hukum demi terciptanya pilkada berkualitas.
subject: Articles
  topic: section
creator: Mikhael Feka
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2020-06-02
publication date: 2020-06-02
starting page: 50
ending page: 79

Eksistensi DKPP Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
type: item
description: Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan upaya perwujudan demokrasi di tingkat lokal dengan cara rakyat dapat memilih langsung calon kepala daerahnya. Namun dalam perkembangannya pelaksanaan pilkada menjadi polemik tersendiri terkait mewabahnya pandemi covid-19 didunia termasuk Indonesia. Antara tetap melaksanakan dengan resiko makin banyaknya penderita atau tidak melaksanakan namun akhirnya tidak terjadi pembangunan di daerah karena tidak adanya kepala daerah definitif menjadi problematika sendiri. Selain itu fungsi DKPP sebagai lembaga penegak etik penyelenggara pemilu juga mendapat perhatian serius terkait kewenangan DKPP yang parsial hanya menilai etika penyelenggara pemilu namun abai ketika penyelenggara pemilu tidak mengindahkan protokol covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe analisis konsep. Teknik pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan berbagai berita dari media massa. Data sekunder penulis dapatkan melalui wawancara langsung terhadap narasumber yang berposisi sebagai penyelenggara pemilu. Hasil analisis didapatkan bahwa perlu diperkuat kewenangan DKPP tidak hanya menegakkan etika penyelenggara pemilu namun lebih pada penegakkan hukum pemilu termasuk juga penegakkan protokol covid-19.
subject: Articles
  topic: section
creator: Nilla Nargis
rights: Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2020-06-02
publication date: 2020-06-02
starting page: 26
ending page: 49

Partisipasi Masyarakat Digital Sebagai Tantangan Baru Untuk Pemilu Indonesia
type: item
description: Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum serentak pertama yang digelar di tengah masyarakat Indonesia yang “melek” digital. Masyarakat digital sendiri menjadi tantangan baru dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tuntutan untuk transparansi, akurasi, dan kemudahan akses informasi lebih cepat menjadi karakteristik dari masyarakat digital tersebut. Masyarakat digital memiliki ruang publik tersendiri, yakni media sosial, yang kemudian menjadi public sphere baru bagi masyarakat untuk memperbincangkan segala macam permasalahan termasuk politik. Tidak salah jika media sosial, sebagai salah satu produk internet yang menjadi pilar ke-5 demokrasi, selain eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam perkembangannya memiliki peranan khusus dalam membangun demokratisasi yang sangat strategis. Masyarakat bebas mengekspresikan aspirasi politiknya, namun dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di era digital, tidak begitu saja meninggalkan sistem konvensional, melainkan saling melengkapi, sinergis, dan integral. Mereka yang bisa menyinergikan media partisipasi konvensional dan digital (media sosial) akan menuai hasil yang optimal. Dengan sinergi antar keduanya, demokrasi juga akan lebih kuat.
subject: Articles
  topic: section
creator: Ahmad Dawam Pratiknyo
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2019-06-02
publication date: 2019-06-02
starting page: 62
ending page: 76

Etika politik dalam pemilu: Peran DKPP dalam mewujudkan Pemilu berintegritas
type: item
description: Pemilihan umum diharapkan dapat diselenggarakan berdasarkan standar ketentuan peraturan perundang-undangan kode etik penyelenggara karena ekspektasi masyarakat terhadap proses dan hasil yang berintegritas cukup kuat. Pemilu dimaksudkan tidak sekedar dilaksanakan sebagai pemenuhan hak politik warganegara di dalam memilih pemimpin tetapi dicita-citakan menjadi konsep ideal untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang memiliki komitmen moral dan etika bernegara yang tinggi. Maka pemilu beretika atau dalam terminologi berintegritas hendaklah dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik. Karena itu, integritas pemilu menghendaki pentingnya kesadaran penyelenggara dan peserta untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip hukum dan etika (rule of law dan rule of ethics) secara bersamaan. DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu dikonstruksi oleh undang-undang pemilu untuk mengawal dan memastikan pengelolaan tahapan dapat berjalan berdasarkan asas luber-jurdil dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
subject: Articles
  topic: section
creator: Rahman Yasin
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2019-06-02
publication date: 2019-06-02
starting page: 50
ending page: 61

Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara DKPP : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019
type: item
description: DKPP mempunyai kewenangan untuk menguji pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu. Dengan adanya DKPP maka diharapkan anggota penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjunjung nilai-nilai integritas yang melekat pada dirinya. Menjadi pertanyaan, apabila putusan DKPP yang seharusnya memberikan dorongan kepada penyelenggara pemilu supaya menjaga integritasnya, namun dalam amar putusannya terkesan memberikan peluang bagi penyelenggara pemilu untuk melanggara nilai-nilai integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Permasalahan ini muncul dalam putusan DKPP No 16-PKE-DKPP/I/2019. Dalam putusan. Persoalan ini dibahas menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. ada persoalan dalam hukum acara DKKP yang tidak mencantumkan kualitas alat bukti secara seimbang karena kualitas alat bukti hanya dibebankan pada Pengadu sedangkan Teradu tidak diberikan pedoman yang jelas dalam melakukan pembuktian
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhtar Said
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2019-06-02
publication date: 2019-06-02
starting page: 39
ending page: 49

DEMOKRATISASI PEMILU INDONESIA
type: item
description: Setiap tahun,The Economist, media ternama Amerika Serikat merilis indeks demokrasi negara-negara di dunia. Indeks itu merupakan proyek salah satu sayap lembagathink-tankmedia tersebut;The Economist Intelligence Unit (EIU), yang memaparkan tentang penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara dunia, diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian, meliputi; (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil. Hasilnya, pada tahun 2017 EIU menempatkan Indonesia dengan capaian skor 72,11 dari skor sempura 10,00. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan skor 0,28 menjadi 72,39.
subject: Articles
  topic: section
creator: Saihu
rights: Hak Cipta (c) 2021
date: 2019-06-16
publication date: 2019-06-16

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik
type: item
description: Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Pemilihan umum memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada diamanatkan oleh Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka syarat mengenai kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaaan pemilihan kepala daerah. Pelaksaaan Pilkada tahun 2020 dalam pelaksanaannya dibayangi oleh praktik pelanggaran etik ditengah wabah covid 19. Penyelengaraan tahapan Pilkada tahun ini, DKPP telah memeriksa dan memutus 90 penyelenggara pemilu. Data tertinggi saat ini adalah terkait pembentukan badan ad-hoc. Modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait perlakuan tidak adil, kelalaian pada proses Pemilu, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif. Pilkada seyogianya dilaksanakan dengan profesional agar berhasil, aman dan demokratis. Profesionalitas ini diantaranya adalah perencanaan serta strategi yang matang dan terukur dalam setiap tahapan pemilu. Dalam Penegakan pelanggaran etik apabila terjadi dalam tahapan Pilkada 2020, Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ditegaskan bahwa DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik. Adapun jenis sanksi terhadap pelanggaran Peraturan DKPP RI, yaitu berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
subject: Articles
  topic: section
creator: Abdul Halim Barkatullah
rights: Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2020-12-12
publication date: 2020-12-12
starting page: 1
ending page: 25

Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas
type: item
description: Politik hukum pemilu yang hendak mewujudkan pemilu berintegritas lahir dari norma konstitusi, Pasal 23 E ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1924 (UUD 1945). Asas pemilu jujur, adil, dan KPU yang mandiri menjadi pijakan konstitusional penyelenggaraan pemilu berintegritas, namun Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai kaidah pemilu berintegritas tidak memberikan penjelasan asas-asas hukum pemilu yang diatur dalam konstitusi. Kelembagaan hukum penyelenggaraan pemilu berintegritas melalui sistem pemilu berintegritas melalui KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki kelemahan karena Bawaslu dan DKPP belum diatur dalam konstitusi sebagaimana KPU. Proses hukum pemilu berintegritas juga masih memiliki hambatan karena ketidakseragaman lembaga yang memiliki kewenangan penegak etika antara PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang tidak diselesaikan oleh DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselesaikan oleh DKPP. Arah pengembangan hukum pemilu berintegritas ke depan hendaknya diarahkan untuk; pertama, memberikan penjelasan makna setiap asas-asas hukum pemilu dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Pemilu. Kedua, DKPP dan Bawaslu hendaknya dipikirkan melalui kajian akademik untuk masuk menjadi bagian dari sistem pelaksanaan pemilu yang diatur juga keberadaan lembaganya dalam konstitusi. Ketiga, hendaknya diarahkan untuk membentuk perwakilan DKPP di daerah yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran etika oleh oleh PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muh.Risnain
rights: Hak Cipta (c) 2019 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2019-06-24
publication date: 2019-06-24
starting page: 28
ending page: 38

“Ius Constituendum” Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi kritis pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas)
type: item
description: Pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan negara dalam berbagai aspeknya. Itu disebabkan karena dalam Pemilu ditentukan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan memegang kendali pemerintahan selama lima tahun. Atas dasar itu semua, paper ini akan membahas secara panjang lebar dan komprehensif tentang ius constituendum penegakan hukum pidana Pemilu sebagai refleksi kritis dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang berintegritas. Dalam kesimpulan paper ini, untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, ada tiga penting hal yang harus dilakukan. Pertama, perbaikan rancangan aturan hukum (regulasi) Pemilu yang menempatkan “semua orang” dilarang untuk melakukan money politic. Kedua, perbaikan regulasi Pemilu yang melarang tindak pidana Pemilu dilakukan “setiap saat” selama masa Pemilu yanang tak terfokus pada saat-saat tertentu. Ketiga, paradigma pemidanaan dalam pemilu selayaknya hanya diterapkan pada money politic dan tindakan yang mengancam keamanan Pemilu.
subject: Articles
  topic: section
creator: Abdul Waid
rights: Hak Cipta (c) 2019 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2019-06-08
publication date: 2019-06-08
starting page: 12
ending page: 27

Modifikasi Sistem Hukum Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas
type: item
description: Tulisan ini menjelaskan bahwa Pemilihan umum (pemilu) merupakan upaya untuk melakukan suksesi kepemimpinan secara damai. Pemilu di Indonesa telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dan selalu tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, masyarakat pemilih hingga pada penyelenggara pemilu. Maka modifikasi sistem hukum pemilu harus dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dan itu semua harus dimulai dari perubahan UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal bersifat preskeptif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.
subject: Articles
  topic: section
creator: M. Iwan Satriawan
rights: Hak Cipta (c) 2019 Jurnal Etika dan Pemilu
date: 2019-06-27
publication date: 2019-06-27
starting page: 1
ending page: 11