Etika politik dinasti dan urgensi Pilkada 2020 dalam ancaman pendemi covid 19

Abstrak

Pilkada 2020 terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Perhelatan Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi merebaknya Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir di Indonesia dan juga banyak negara di dunia. Selain Pandemi Covid-19, Pilkada tahun ini juga ditandai dengan menyeruaknya kembali “politik dinasti” yakni dengan adanya kandidat di beberapa pemilihan kepala daerah yang berasal dari keluarga penguasa dan petinggi negeri ini, yang siap bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pendemi Covid 19 dan merebaknya politik dinasti menjadi paradoks potret kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Diperlukan sebuah kebijakan yang arif dan bijaksana dari pemerintah dan perangkat pelaksana pemilu di Indonesia. Pemerintah dan para politikus negeri ini, harus merancang regulasi tentang boleh tidaknya kerabat dekat maju sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini dirasakan sangat perlu dalam upaya untuk membangun etika berpolitik yang sehat dan mencegah budaya politik dinasti yang sangat menciderai pembangunan demokrasi yang baik. Pilkada 2020 juga bukan membuat penyebaran Covid 19 semakin meluas. Penerapan e- Voting dapat menjadi solusi. Impelementasi e- Voting dapat menjadi senjata pamungkas saat Pilkada 2020, yang harus menerima kenyataan dengan kehadiran musuh demokrasi, yakni Covid 19. Pasalnya, e - Voting menawarkan rasionalisasi alasan melawan Covid 19 yang membayangi pelaksanaan tahapan tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, pegumuman calon, tahap kampanye, masa pencoblosan, hingga pengumuman hasil Pilkada. e - Voting menawarkan benefit, yakni memastikan phisical distancing akan terjaga, kemudahan pencoblosan, mencegah pusat keramaian, menawarkan kecepatan dan akurasi data.