CODE OF ETHICS AND ELECTION INTEGRITY: MEASURING THE AUTHORITY OF THE DKPP IN ENFORCEMENT OF INDONESIAN ELECTIONS
Keywords:
pemilu, kode etik, dkppAbstract
The Elections Commission (DKPP), as an institution enforcing the elec- tion code of ethics, has a responsibility to maintain integrity in its work, as a manifestation of an important character in the implementation of elections. This study aims to analyze the limits of the DKPP’s authority
in enforcing election ethics and examine the expansion of ethical sanc- tions that have been decided by the DKPP. This study uses a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of this study conclude that the DKPP’s role is not only focused on the rule of law, but also on the rule of eth- ics. However, in carrying out its duties and authorities, the DKPP needs to be careful in interpreting and expanding ethical sanctions against elec- tion organizers in Indonesia to remain within the limits of its authority.
References
Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konsti- tusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Con- stitutional Law and Constitution- al Ethics, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Fahmi, Khairul. Pem- batasan Hak Pilih Warga Negara, Depok: Rajawali Pers, 2021.
Hartono, C.F.G. Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Jakarta: Alumni, 1994.
Isra, Saldi. Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta: Themis Books, 2017.
B. Jurnal/Artikel Ilmiah
Aldi, Jihan Anjania., dkk. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyeleng- gara Pemilu (DKPP) Dalam Men- ciptakan Pemilu Yang Demokra- tis di Indonesia”, Jurnal Hukum De’rechtsstaat 5, No. 2 (September
.
Dewa, Muhammad Jufri., dkk. “Implications Of The Au- thority Of The Election Organiz- er Honorary Board (DKPP) Based On Decision Number 185-PKE-
DKPP/XII/2020 Regard- ing The Dismissal Staff of The Bawaslu Secretariat In Buton Re- gency”, Halu Oleo Legal Research 6, Issue 2, (Agustus 2024).
Nasef, M. Imam. “Studi Kritis Mengenai Kewenangan De- wan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Elector- al Integrity Di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, No. 3, (Juli 2014).
Nurhasim, Moch. “Poten- si Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024”, Jurnal Etika dan Pemilu 7, no. 1, (Juni 2021).
Pangestu, Aji. “Upaya Memini- malisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 1, (2022).
Puspitasari, Dyan. “Per- an Dewan Kehormatan Penye- lenggara Pemilu Dalam Menja- ga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia”, Jurnal Lentera Hu- kum 5, Issue 3, (2018).
Ridwan, Jejen Fauzi, dkk. “Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penye- lenggara Pemilu Dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015”, Ju- rusan Ilmu Pemerintahan 6, No. 4,
(September 2017).
Surawijaya, “Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemi- lu (DKPP)”, JURIDICA (Jur-
nal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani) 4, No. 2, (Mei
.
Wadi, Raines., dkk. “Tin- dakan Faktual Hasil Putusan Etik Dkpp Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1, (Maret 2023).
Yasin, Mohd. “Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 7, Edi- si 1, (Juli 2024).
Yasin, Rahman. “Etika Politik Dalam Pemilu: Peran Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Berin- tegritas”, Jurnal Etika dan Pemilu 1, no.1, (2019).
Zulfikhar. “Menakar Po- tensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi”, Elec- toral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1,
(November 2023).
C. Dokumen Lain Pemerintah
Laporan kinerja DKPP Tahun Anggaran 2024.
Tengku Erwinsyahbana, Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (presentasi Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Berastagi, 6-8 November 2015).
D. Website
Allan Fatchan Gani Wardhana 2018. Integritas Pemilu. https://law.uii.ac.id/ blog/2018/10/15/integritas- pemilu-oleh-allan-fathan-gani-s- h-m-h-dosen-fh-uii/, (diakses 12
Oktober 2025).
BBC News, 2022, Ketua KPU terbukti ‘langgar kode etik’ karena loloskan Gibran sebagai cawapres - Apakah akan mem- batalkan pencalonannya? https:// www.bbc.com/indonesia/arti- cles/c0kdv2x5qvzo, (diakses 12
Oktober 2025).
Willa Wahyuni, “3 Lem- baga Penyelenggara Pemilu”, https://www.Hukumonline.com/ Berita/A/3- Lembaga-Penye- lenggara-Pemilihan-Umum-Lt- 641d630e05e1f/, (diakses 12 Ok- tober 2025).
E. Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubah- an Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pe- doman Beracara Kode Etik Penye- lenggara Pemilihan Umum.
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubah- an Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pe- doman Beracara Kode Etik Penye- lenggara Pemilihan Umum.
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemer- iksa Daerah.
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Logo, Pata- ka, dan Pakaian Dinas di Lingkun- gan DKPP.
Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Ke- hormatan Penyelenggara Pemili- han Umum.
Peraturan DKPP No- mor 3 Tahun 2017 Tentang Pe- doman Beracara Kode Etik Penye- lenggara Pemilihan Umum.
F. Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Kon- stitusi No.90/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Kon- stitusi No. 81/PUU-IX/2011.
Putusan Mahkamah Kon- stitusi No. 11/PUU-VII/2010.
